Revisi PP 79/2010 Dapat Apresiasi

32500
Revisi PP 79/2010 Dapat Apresiasi
Foto : pertamina.co.id

Revisi PP 79/2010 Dapat Apresiasi

 

indoPetroNews- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memeroleh apresiasi terkait revisi regulasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM mengatakan, pemerintah mendapat apresiasi dari beberapa pelaku migas atas keluarnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. Pemerintah juga sedang dalam tahap membuat aturan perpajakan gross split yang diyakini akan memberikan kepastian yang lebih baik daripada PP 79/2010.

“Sektor migas tadi mendapat apresiasi dari beberapa pelaku migas, terutama setelah keluarnya revisi PP 79 Tahun 2010 yang disambut baik dunia usaha yang tadi ikut. Kemudian kita kan sekarang sedang drafting untuk perpajakan gross split, yang berlangsung pada Kamis-Jumat (27-28/7/2017), dua hari konsinyering. Pada intinya adalah ini akan memberi kepastian yang mungkin lebih dari revisi PP 79 Tahun 2010. Lebih progresif lagi kita akan coba memberi (kemudahan) pada dunia usaha,” kata Wamen pada media, Senin (31/7/2017) di Jakarta.

Masukan-masukan yang disampaikan stakeholder, akan didiskusikan lebih lanjut dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.  “Permen Nomor 42 Tahun 2017 akan kita revisi ke yang lebih baik. Saya akan diskusi dengan Pak Dirjen, Sekjen, bagaimana kita address isu-isu yang berkaitan atau masukan-masukan yang berkaitan dengan Permen 42 Tahun 2017,” tutur Arcandra.

Disamping itu, lanjut Arcandra, pihaknya juga akan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Enegi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan Menteri ESDM tanggal 17 Juli 2017. Menurut Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, revisi aturan tersebut pada dasarnya bertujuan agar iklim usaha sektor ESDM berjalan kondusif. Tidak untuk memperpanjang rantai birokrasi.

“Kalau kita bikin peraturan, kan harusnya memberikan added value kepada badan usaha, kepastian. (Dampaknya) kemudian investasi bisa bertambah banyak lagi. Nah untuk itu kita dengarkan, untuk investasi masuk maunya seperti apa. Apa sarannya,” kata Wamen.
(Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*