Investasi Hulu-Hilir Migas Butuh Kepastian Hukum

56300
Arab Saudi Cari Pendapatan Alternatif Selain Migas
Foto : industry.co.id

Investasi Hulu-Hilir Migas Butuh Kepastian Hukum

 

indoPetroNews- Investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, jangan berharap investor akan melirik.

“Tidak akan ada investasi masuk ke Indonesia kalau  tidak ada kepastian hukum,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (GuspenMigas) Kamaluddin Hasyim, pada Rabu (26/7/2017) di Jakarta. Bila belum ada maka apa pun yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak signifikan.

Apa buktinya? “Gross Split yang menggantikan skema Cost Recovery, semula tidak saya setujui tapi belakangan saya persilakan,” kata Kamaluddin.

Dia juga menyatakan bahwa dari 13 Wilayah Kerja (WK) migas yang ditawarkan pemerintah, ternyata hingga kini belum ada peminatnya.

Lebih jauh Kamaluddin menegaskan bahwa kepastian hukum yang dia maksud adalah pengesahan Undang-undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001, yang sampai saat ini belum disahkan oleh DPR. Padahal produk legislasi tersebut bakal jadi regulasi sekaligus payung hukum bagi pelaku industri hulu-hilir migas.

Dirinya juga, sebagai pengusaha yang aktif di Kadin, telah menginisiasi untuk bertemu dengan Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VII DPR. “Kita akan membawa aspirasi bahwa UU Migas jangan hanya mencantumkan aspek hulu saja tetapi juga memuat hilir migas,” katanya. Untuk itu, lanjut Kamaluddin, pihaknya mengusulkan untuk mencantumkan pasal penunjang migas. “Dan ini telah disepakati oleh Baleg dan anggota Komisi 7 DPR,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*