Dirjen EBT Tandatangani BAST dan Naskah Hibah BMN

69600
Keluarga, Ujung Tombak Gerakan Hemat Energi
Rida Mulyana/Foto: Ist

Dirjen EBT Tandatangani BAST dan Naskah Hibah BMN

 

indoPetroNews- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Badan Geologi dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang menerima Hibah BMN dari Kementerian ESDM, dalam hal ini  Direktorat Jenderal EBTKE.

“Acara ini sebagai sarana untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKE dan Badan Geologi yang efisien, efektif dan akuntabel, khususnya Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan peruntukan masyarakat untuk ketersediaan akses terhadap energi,” kata Dirjen EBTKE, Rida Mulyana, Kamis (27/7/2017) di Surabaya.

Pemerintah, kata Rida, berupaya melakukan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di daerah, antara lain melalui perluasan jaringan PLN, pembangunan infrastruktur melalui dana APBN KESDM, pelaksanaan DAK, penerbitan Permen yang membolehkan pihak swasta berpartisipasi, serta upaya koordinasi dengan K/L terkait.

Rida menyatakan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur instalasi pemanfaatan energi terbarukan di daerah terdiri dari hal-ha berikut; pertama implementasi biogas komunal pada pesantren. Kedua, PLT Hybrid, Surya dan Angin. Ketiga, penerangan Jalan Umum (PJU) dan lampu LED Retrofit. Keempat, pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kelima,  pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Keenam, lampu Tenaga Surya Hemat Energi. Ketujuh,  pembangunan Sumur Bor.

Lebih jauh Rida mengungkapkan bahwa tahun ini Kementerian ESDM, dalam hal ini Ditjen EBTKE mengalokasikan DAK sebesar Rp 502 miliar untuk pembangunan 808 unit PLT berbasis EBT yang berasal dari usulan Pemprov. Sedangkan  tahun 2018 Ditjen EBTKE telah mengajukan usulan alokasi DAK sebesar Rp 899,9 miliar untuk pembangunan lebih dari 4000 unit PLT berbasis EBT di 25 Provinsi.

“Pengajuan DAK tersebut tentu saja didasarkan pada usulan dan kualitas proposal yang disampaikan kepada Ditjen EBTKE dan telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan berlaku. Ditjen EBTKE menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ungkap Rida. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*