Persoalan, Arah dan Kebijakan Perubahan PP 79 2010

ESDM Revisi Permen Gross Split
Foto : offshoreenergytoday.com

Persoalan, Arah dan Kebijakan Perubahan PP 79 2010

 

indoPetroNews- Salah satu upaya untuk mendongkrak nilai investasi di hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah merevisi PP 79 Tahun 2010. PP ini mengatur tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas. Apa sebenarnya pokok masalah terkait PP 79 Tahun 2010 tersebut?

Menurut Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Departemen Keuangan ada beberapa pokok persoalan.

Pertama, pihak kontraktor membandingkan dengan Assume and Discharge. “Sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU Migas), untuk meningkatkan keekonomian proyek migas, pemerintah memberikan insentif assume and discharge, yaitu pemerintah akan mengganti pajak tidak langsung (PPN, PBB, Bea Masuk, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang dibayarkan oleh Kontraktor melalui mekanisme reimbursement,” kata Yunirwansyah kepada wartawan, Jumat (21/7/2017) di Jakarta.

Berlakunya UU Migas dan PP 79 Tahun 2010, lanjutnya, maka insentif assume and discharge telah berubah menjadi mekanisme cost recovery, dimana pajak tidak langsung (PPN, PBB, Bea Masuk, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang dibayarkan oleh Kontaktor sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recoverable). Hal tersebut menjadi kurang menarik bagi investor.

Kedua, beban pajak pada masa kegiatan eksplorasi dengan berlakunya PP 79 tahun 2010, dimana tidak ada insentif assume and discharge, kontraktor dihadapkan dengan pajak-pajak yang dibayar pada kegiatan eksplorasi antara lain Pajak Pertambahan Nilai dan PBB.

“Dengan success rate penemuan migas yang rendah (<40%), hal tersebut sangat memberatkan kontraktor yang harus menanggung biaya pajak selama tahap eksplorasi apabila gagal menemukan migas yang mempunyai keekonomian,” katanya.

Ketiga, kekonomian proyek semakin menurun karena proyek pengembangan migas makin sulit.

Dia menyatakan bahwa saat ini, tantangan kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas semakin sulit dimana arah pencarian penemuan migas lebih kepada pencarian di laut dalam (deep water) yang membutuhkan teknologi yang besar serta pengembangan sumur-sumur yang secara keekonomian tidak menarik namun harus dikembangkan (marginal field).

Lalu, kemana arah dan kebijakan perubahan PP 79 Tahun 2010 (kemudian menjadi PP 27 2017) tersebut?

Menurut Yunirwansyah, revisi PP 79 Tahun 2010 sesuai dengan UU Migas dan UU Perpajakan Ketentuan revisi PP 79 tahun 2010 disesuaikan dengan UU Migas dan UU Perpajakan, dimana pihak kontraktor memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kontraktor dapat memilih mngikuti ketentuan yang berlaku (prevailing law) atau sesuai dengan kontrak yang berlaku (nailed down).

“Dari sisi UU Perpajakan, diberikan fasilitas perpajakan untuk menarik investasi dan mendukung keekonomian proyek,” tandasnya.

Arah lainnya adalah memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang dapat meningkatkan keekonomian proyek.

“Sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan keekonomian proyek yang mendekati/setara insentif assume and discharge pada masa lalu,” ujarnya.

Disamping itu, imbuhnya, pemerintah dan pihak kontraktor berbagi beban dan keuntungan (sharing the pain and the gain).

“Sebelum dan sesudah berlakunya UU Migas dan sebelum berlakunya PP 79 tahun 2010, pemerintah hanya berbagi beban (sharing the pain) dengan memberikan insentif assume and discharge bagi kontraktor. Namun dalam PSC yang telah ditandatangani, pemerintah belum berbagi keuntungan apabila terdapat windfall profit akibat harga yang begitu tinggi,” paparnya. Oleh karenanya, dalam revisi PP 79 tahun 2010 diperkenalkan konsep penerimaan migas berdasarkan sliding scale dimana pemerintah ikut menikmati keuntungan melalui kenaikan bagi hasil apabila harga migas meningkat tajam. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*