Anggota DPR Komisi 7 Dukung Brent Jadi Acuan ICP

72200
Anggota DPR Komisi 7 Dukung Brent Jadi Acuan ICP
Foto : redaksikota.com

Anggota DPR Komisi 7 Dukung Brent Jadi Acuan ICP

 

indoPetroNews- Penggunaan acuan harga minyak mentah Dated Brent  plus Alpha dalam penetapan formula ICP (Indonesia Crued Price) diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara dalam APBN secara signifikan. Produksi minyak mentah dalam negeri bisa meningkat di tahun-tahun mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam FGD yang digelar oleh Kementerian ESDM, Senin (17/7/2017) di Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah masih mengevaluasi tentang formula dalam penetapan ICP seiring habis masa berlakunya KEPMEN ESDM No. 6171 K/2/MEM/2016 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2016 Sampai Dengan Juni 2017. Formula ICP ini terdiri dari Dated Brent ditambah Alpha yang dihitung dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak mentah internasional dan ketahanan energi nasional. Alpha akan ditetapkan setiap bulan oleh Menteri ESDM.

Menurut Satya, Brent ini sudah menjadi dasar dalam pembentukan harga minyak sejak tahun 1971 di internasional. “Lebih dari 70 persen seluruh produksi minyak di dunia telah menggunakan _Brent_ ini sebagai acuan formula harga minyak terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Iran, Irak, bahkan Malaysia memberlakukannya sejak 2011,” paparnya.

“Saya optimis opsi penggunaan Dated Brent oleh pemerintah bisa lebih akurat untuk mencerminkan harga sebenarnya setiap semester,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Dia menandaskan bahwa formula ICP harus memenuhi empat prinsip utama yakni fairness & transparency (jelas, obyektif dan tranparan); International Competitiveness (dapat bersaing dengan harga minyak mentah dari kawasan atau negara lain); Stability (formula relatif stabil dan ICP yang dihasilkan dari formula tidak berfluktuatif); serta Continuity (diberlakukan dalam periode yang cukup panjang). Penyesuaian formulasi harga harus dilakukan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, merefleksikan perkembangan pasar dan menjamin kelancaran operasional kegiatan migas nasional.

“Akurasi patokan ICP sangat krusial sebagai variabel asumsi dasar ekonomi makro APBN kita. Bisa berdampak mengurangi defisit atau menambah surplus dalam struktur penerimaan APBN,” tandas Satya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*