Izin Investasi Hulu Migas Belum Sederhana

61900
SDF Berupaya Kuasai Sumur Minyak Suriah
Foto: cnnindonesia.com

Izin Investasi Hulu Migas Belum Sederhana

 

indoPetroNews- Proses perizinan bagi calon investor hulu minyak dan gas bumi (migas) dirasakan masih  belum sederhana walaupun telah diterapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Apa indikasinya?

Menurut Maryati Abdullah, Direktur Eksekutif PWYP, kebijakan PTSP yang dikeluarkan pemerintah tidak otomatis menjadikan proses perizinan industri hulu migas menjadi sederhana. “Memang ada PTSP tetapi di lapangan tidak sederhana. Di beberapa daerah, investor hulu migas merasa kesulitan,” kata Maryati kepada sejumlah media, Kamis (6/7/2017) di Jakarta.

Dia mengakui bahwa pemerintah tellah memotong beberapa matarantai perizinan dengan harapan prosesnya menjadi lebih sederhana. Namun regulasi tersebut belum diikuti secara menyeluruh di beberapa daerah penghasil migas.

Maryati juga mengutarakan regulasi PTSP yang semula dimaksudkan agar proses perizinan industri hulu migas lebih sederhana juga belum terealisasi. “Memang ada PTSP tetapi  kebijakan tersebut tidak disertai dengan sistem yang dapat dijadikan panduan. Hanya berupa PTSP saja,” katanya. Hal ini, lanjut Maryati menyebabkan ketidakjelasan prosedur.

Akibat lanjutannya, ungkap Maryati, para investor enggan berinvestasi yang menyebabkan daya tarik investasi migas belum banyak.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM No 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas.

Dengan ditandatanganinya aturan ini, berarti izin terkait kegiatan migas di bawah Kementerian ESDM resmi tinggal 6 izin. Penyederhanaan izin di Kementerian ESDM ini diharapkan dapat diikuti oleh instansi terkait lainnya untuk mempercepat pengembangan industri migas di Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja, mengatakan, penyederhanaan perizinan di Kementerian ESDM merupakan kebijakan yang revolusioner, mengingat sebelumnya izin migas pada tahun 2011 berjumlah 142, disederhanakan menjadi 42 dan kembali dikurangi menjadi 6 izin. Enam izin yang disederhanakan tersebut terdiri dari 2 izin di bidang hulu dan 4 izin di hilir migas. Izin di bidang hulu adalah Izin Survey Umum dan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Sementara izin di hilir migas adalah Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga.

Penyederhanaan izin ini menggabungkan beberapa Permen dan diganti menjadi satu saja. Permen yang digabung adalah Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Perizinan ke BKPM, Permen ESDM Nomor 007 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Hilir, Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Izin Investasi 3 jam, Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi dan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Survei Umum Hulu Migas. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*