Skema Gross Split Timbulkan Kekhawatiran Bagi Pekerja Pertamina

53200
Calon Dirut Pertamina Definitif Harus Ahlinya
Foto: komoditas.co.id

Skema Gross Split Timbulkan Kekhawatiran Bagi Pekerja Pertamina

 

indoPetroNews- Skema Gross Split dalam pengelolaan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pekerja. Apa penyebabnya?

Dengan penerapan skema Gross Split maka resiko bisnis akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kontraktor migas, dalam hal ini Pertamina. Sementara negara mengambil royalti.

“Dalam royalti itu terdapat poin-poin yang justru menimbulkan moral hazard apabila tidak ada pengawasan yang  benar,” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Noviandri, seusai acara Focus Group Discussion (FGD) dan Buka Puasa Bersama dengan tema : “Untung Rugi Gross Split Dalam Investasi Migas di Indonesia,” yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2017) di Jakarta.

Pembicara tunggal dalam acara tersebut adalah Direktur Utama (Dirut) PHE ONWJ Gunung Sardjono. Selain itu turut hadir pula dalam acara tersebut adalah Sekjen PBISNU, Chalid Siroj, pengamat ekonomi migas, Salamudin Daeng, dan Direktur Eksekuitif IRES, Marwan Batubara.

Menurut Noviandri, di dalam skema Gross Split ada pembagian keuntungan antara gas dan BBM berbeda. Di dalamnya juga ada komponen/variabel yang diatur khusus. “Kita minta ketegasan pemerintah bahwa resiko dalam bisnis jadi tanggung jawab operator. Resiko seperti pemerintah harus tahu karena Pertamina menjadi bagian dari pemerintah. Pun ketika nanti ada resiko, jangan kemudian Pertamina dianggap tidak benar, yang akhirnya seluruh kesalahan ditimpakan pada Pertamina,” tandas Noviandri.

Apalagi nanti dikaitkan dengan kegiatan pidana. Karena itu, Noviandri meminta pemerintah untuk membuat payung hukumnya.

Dia mengutarakan bahwa di Pertamina ada kegiatan operasional yang melakukan pencarian sumur. Begitu tidak ditemukan sumur, lalu Pertamina ‘dihajar’. Bahkan dipanggil pihak KPK karena dianggap merugikan negara. “Ini membuat pekerja tidak nyaman karena akhirnya profesionalisme berakhir di penjara,” tegasnya. Inilah kekhawatiran pekerja Pertamina.

Lebih jauh Noviandri mengungkapkan bahwa Pertamina tidak dibesarkan oleh pemerintah. Artinya, kata Noviandri, setiap apa yang diperoleh Pertamina (keuntungan dan segala macamnya dikelola/dimanfaatkan oleh pemerintah). Bahkan ketika Pertamina mau investasi pun juga melalui pinjaman-pinjaman.

Namun karena Pertamina sebagai BUMN mendapat penugasan menerapkan skema Gross Split, imbuh Noviandri, maka pihaknya akan melakukan kajian terhadap berbagai komponennya. “Hasilnya akan segera disampaikan ke Kementerian ESDM,” tandasnya. Seperti diketahui, PHE ONWJ telah menerapkan skema Gross Split ini untuk yang pertamakali di industri migas. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*