Kenaikan TDL Mirip Era VOC Belanda

0
338
Kenaikan TDL Mirip Era VOC Belanda
Foto : edunews.com

Kenaikan TDL Mirip Era VOC Belanda

 

indoPetroNews- Akhir-akhir ini terutama sebulan terakhir, perbincangan publik ramai membahas tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pada sisi lain,  pencabutan subsidi dari 19 jutaan pelanggan 900 VA pasti membebani rakyat yang  ekonominya belum bertumbuh. Bagaimana proses kebijakan kenaikan TDL, harga biaya produksi listrik dan dampaknya terhadap ekonomi sosial masyarakat?

Proses kebijakan kenaikan TDL yang berujung pada keputusan pencabutan subsidi dari sekitar 19 juta an pelanggan 900 VA. “Sesungguhnya TDL saat ini tidak sedang naik tapi tetap di angka Rp.1467,28/ KWh. Apa yang terjadi sehingga ramai tentang kenaikan listrik? Tidak semua pelanggan listrik mengalami kenaikan harga. Pelanggan diluar 900VA tidak mengalami kenaikan sama sekali akan tetapi tetap membayar tarif non subsidi. Yang terjadi adalah, pencabutan subsidi dari sekitar 19 Juta an pelanggan pengguna daya 900 VA,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean kepada sejumlah media, Kamis (15/6/2017) di Jakarta.

Disinilah, lanjut Ferdinand, biang masalahnya. Karena pemerintah dengan mengandalkan data yang katanya bersumber dari TP2K menghapus 19 Juta lebih pelanggan PLN dari daftar penerima subsidi sehingga kelompok pengguna daya ini mengalami kenaikan tarif bertahap dari awalnya di harga Rp.605 /KWh bertahap naik menuju harga non subsidi pada 1Juli 2017 Nanti di harga Rp.1467,28/KWh atau harga non subsidi.

Dia menyatakan, kenaikan yang lebih dari 200% secara bertahap.
“Yang mengusik kita,  apakah pemerintah sudah mengkaji dampak dari penyesuaian tarif tersebut terhadap sosial ekonomi masyarakat dan kemana subsidi yang dicabut itu dialihkan? Nilainya mungkin sekitar 2 trilliun setiap bulan,” tandasnya.

Menurut Ferdinand, menaikkan harga Listrik, BBM, Gas atau apapun itu bisa dilakukan bila memang keadaan fiskal kita sedang tidak baik atau darurat. Dan untuk menyelamatkan fiskal tersebut, maka kebaikan harga harus ditempuh. Namun kenaikan itu harus dengan proses yang mengkalkulasi semua dampak. Pertimbangan utama adalah beban ekonomi sosial ketika harga dinaikkan.

“Menaikkan harga tanpa kompensasi ke rakyat kecil adalah tidak manusiawi. Maka itulah dulu ketika SBY menaikkan harga BBM, pemerintah SBY telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menyangga dan menjadi bantalan bagi beban hidup rakyat supaya kemiskinan tidak meningkat,” tegas Ferdinand.

Menurut Ferdinand, yang pasti jumlah orang miskin akan bertambah, dan ironinya adalah pemerintah ternyata tidak punya kebijakan penyangga untuk menghambat peningkatan jumlah kemiskinan.

Dengan kondisi tersebut, imbuhnya, untuk apa dan apa dasar kebijakan pencabutan subsidi tersebut? “Jika memang untuk menyelamatkan fiskal, mengapa pemerintah selalu gembar gembor ekonomi baik? Cadangan devisa tinggi? Pertumbuhan ekonomi terbaik? Fakta dalam kebijakan justru mencerminkan bahwa ekonomi kita tidak sehat, tidak baik, sehingga rakyat harus menanggung beban tersebut,” tegas Ferdinand. Negara lari dari kenyataan bahwa negara harus memelihara rakyat, padahal harga minyak dunia sedang rendah saat ini sebagai komponen utama perhitungan harga produksi.

Lebih jauh Ferdinand menelaah harga Biaya Pokok Produksi listrik kita saat ini. Ia pun membandingkan antara Pemerintahan SBY dengan Pemerintahan Jokowi.

Menurut Ferdinand, harga Biaya Pokok Produksi listrik /KWh sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Kompenen kedua yang sangat berpengaruh adalah Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar. Kemudian ditambah dengan komponen lainnya hingga keluar harga Biaya Pokok Produksi.

“Pada era SBY, harga minyak mentah mencapai rekor tertinggi di angka USD 120 / barel dan Nilai tukar rupiah terhadap dolar di kisaran 9 ribuan hingga 10 Ribu. Bandingkan sekarang harga Minyak mentah di kisaran rata-rata USD 45 / barel dengan bilai tukar di 13 ribuan / dolar. Pertanyaan besarnya adalah mengapa harga listrik justru naik? Mengapa subsidi justru dicabut padahal dengan rendahnya harga minyak dunia justru harga dasar listrik selayaknya turun?,” papar Ferdinand.

Ferdinand menerangkan, harga Biaya Pokok Produksi saat ini adalah Rp. 983/kWh (7.39 Sen USD/kWH) sesuai dengan Siaran Pers Kenenterian ESDM Nomor : 00042.Pers/04/SJI/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang BPP PLN yang akan berlaku hingga Maret 2018. Jika BPP sekarang berada di angka Rp.983 / KWh, lantas mengapa pemerintah menjual listrik sebesar Rp.1467,28 / KWh ?

“Artinya ada margin bagi pemerintah sebesar Rp.484,28 / Kwh. Ini keterlaluan mengambil untungnya, mirip jaman kompeni era VOC Belanda. Negara harusnya menjual listrik lebih murah dari era SBY dengan turunnya harga minyak dunia. Nikmat yang selalu didustakan rejim berkuasa,” tegasnya.

Pointnya, kata Ferdinand, adalah harga TDL jauh lebih tinggi dari BPP. Pemerintah mengambil margin sebesar 49% dari BPP. “Manusiawikah rejim ini? Sementara dampak sosial ekonominya sangat tinggi yaitu menambah jumlah kemiskinan? Membebani rakyat, sementara pemerintah mengambil untung yang cukup besar dari rakyatnya dari yang seharusnya negara memelihara rakyat,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*