Pemerintah Harus Agresif Undang Investor Migas

DEN Upayakan Pembangunan 4,5 Juta Jargas
Foto : smiagiitb.com

Pemerintah Harus  Agresif Undang Investor Migas

 

indoPetroNews- Indonesia disinyalir telah mengalami krisis energi. Apa indikatornya?

“Kondisi krisis energi di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, secara faktual Indonesia telah mengalami krisis energi karena penemuan eksplorasi dan penjualan blok-blok migas tidak memenuhi target. Kedua, Indonesia belum mengalami krisis energi secara yuridis karena Presiden ataupun perangkat di bawahnya tidak melakukan tindakan yang memenuhi syarat krisis energi,” kata Andang Bachtiar dari Dewan Energi Nasional (DEN) dalam sebuah diskusi pada Selasa (13/6/2017) di Jakarta.

Penilaian ketahanan energi Indonesia sebagai bentuk assessment dari  DEN mencapai angka 7,5 dari skala 10 dalam buku ketahanan energi nasional pada  2015.  “Dari perkembangan yang ada, terdapat beberapa faktor penilaian krisis ketahanan energi nasional, tetapi penilaian tersebut masih diragukan. Keraguan tersebut berangkat dari diperlukannya metodologi yang tepat dalam melakukan penilaian tersebut karena angka 7,5 dianggap tidak realistis oleh DEN,” ungkap Andang.

Lebih lanjut Andang menyatakan bahwa Presiden bersama delapan menteri yang menjadi anggota DEN adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pencapaian energi nasional. “Dalam hal akuntabilitas, Kementerian ESDM bertanggung jawab terhadap supply 40-60%, selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian dan Bappenas bertanggung jawab terhadap pengawasan demand pencapaian ketahanan energi nasional,” paparnya.

Sebagai Komite Eksplorasi Nasional, pihaknya, ungkap Andang, pernah memberikan rekomendasi yaitu dalam waktu lima tahun dapat mencapai 100% Reserved Replacement Ratio (RRR) dengan cara mencabut regulasi yang menghambat kegiatan eksplorasi, namun rekomendasi ini tidak diindahkan sampai sekarang karena kerumitan birokrasi yang selalu memerlukan adjustment oleh kementerian terkait. Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi dan EOR dapat bergerak progresif tergantung pada administrator terkait.

“Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah khususnya percepatan perampungan regulasi terkait. Pemerintah dapat agresif untuk mengundang investasi besar dari pihak swasta,” tegas Andang. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*