PGN Dukung Holding Migas

32900
Soal Holding Migas, Pertamina Ingin Lihat Arahan Menteri BUMN
Foto : sindonews.com

PGN Dukung Holding Migas

 

indoPetroNews- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sangat mendukung program pemerintah terkait upaya holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena PGN juga sebagai BUMN. Bagaimana kesiapannya terkait holding minyak dan gas bumi (migas)?

“Kami percaya apa yang dilakukan pemerintah terkait holding adalah upaya terbaik,” kata Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim kepada sejumlah media, Jumat (9/6/2017) di Jakarta. Holding migas menjadi salah satu upaya bagaimana mengelompokkan industri-industri sejenis dan bagaimana bisa disinergikan demi mencapai kemakmuran bangsa.

Saat ditanyakan apakah PGN siap dileburkan dengan PT Pertamina (Persero), Jobi mengatakan, “Tadi pertanyaannya gak gitu deh”.

Lebih jauh Jobi mengungkapkan banyak aspek yang dapat disinergikan dengan Pertamina. “Pasokan gas PGN sebagian besar dari Pertamina. Dari sisi hilir, banyak sekali pelanggan dan suplai gas juga dari PGN,” kata Jobi. Demikian juga dari aspek SPBG dan kilang bisa disinergikan.

Jobi juga tidak menampik  holdingisasi BUMN berhasil sukses seperti perusahaan semen. “Beberapa perusahaan semen setelah dijadikan holding malah berhasil mendongkrak kemajuan,” kata Jobi.

Sementara itu, Deputi Bidang Energi, Minyak dan Gas serta Infrastruktur BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa rencana holdingisasi migas yang sudah dicanangkan sejak 2016  masih terkendala dalam pembahasan di DPR.

Menurut Edwin, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak DPR untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah terkait holding migas.

“Saya harap sih semester satu ini bisa selesai. Tapi paling lambat ya tahun ini bisa selesai lah,” ujar Edwin.

Menurutnya, sampai saat ini pihak Kementerian BUMN dengan DPR sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas holding BUMN. Secara visi misi, dia menilai sudah satu suara, yaitu membuat BUMN menjadi lebih besar dan lebih kuat. Namun, dalam sisi mekanisme dan tata cara penggabungan masih menjadi pembahasan.

“Tata cara tentang apakah ini perlu persetujuan DPR atau bagaimana. Mekanismenya masih kita bahas,” ujar Edwin. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*