Wamen Sosialisasikan PI 10% ke Daerah Penghasil Migas

61800
Pengamat Sayangkan Sikap Wamen ESDM Tegur Panitia IPA Convex 2018
Foto : merdeka.com

Wamen Sosialisasikan PI 10% ke Daerah Penghasil Migas

 

indoPetroNews- Pemerintah daerah didorong untuk berpartisipasi aktif dalam Participating Interest (PI) 10%. Mengapa?

“Karena ini merupakan hak dari daerah atas kepemilikan sumber daya minyak dan gas di wilayahnya masing-masing,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, saat membuka sosialisasi implementasi Participating Interest 10% (PI 10%) untuk wilayah Timur Indonesia pada Kamis (8/6/2017).

Acara ini dalam rangka memberikan penjelasan dan pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi, khususnya di wilayah timur Indonesia dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten penghasil migas (Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi/ADPM), SKK Migas serta Kontraktor Kontak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan BUMD di Wilayah Timur Indonesia.

Saat ini Kementerian ESDM dan SKK Migas berupaya menyederhanakan izin untuk PI 10%. Hal ini harus dibarengi dengan partisipasi aktif pemerintah daerah.

“Partisipasi aktif daerah dibutuhkan untuk PI 10%, yaitu untuk memperlancar dan menyederhanakan izin-izin daerah untuk KKKS dapat beroperasi, karena semakin lama izin daerah keluar, semakin lama juga pembagian deviden. Daerah agar tidak menerbitkan perda-perda yang tidak memberi nilai tambah pada petroleum operation. Kerja sama antara pemda dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS)  akan mempercepat pembagian deviden,” ujar Wamen Arcandra.

Wamen ESDM mengungkapkan, Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau oleh Perusahaan Daerah (Perusda). PI 10% tidak bisa diperjualbelikan/dialihkan/dijaminkan. BUMD tersebut disahkan melalui peraturan daerah dan berbentuk perusahaan daerah (perusda) dengan kepemilikan saham 100% atau perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 99% milik pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda setempat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor dan pengembalian pembiayaan diambil dari bagian BUMD/Perusda dari hasil daerah, tanpa dikenakan bunga, dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

“Dengan Permen ini, cara pembayarannya pun kita atur melalui deviden mereka, kalau menggunakan APBD 10% itu berat, kembali lagi semangat PI 10% adalah kepemilikan daerah,” tegas Wamen ESDM. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*