Tiga Tantangan Industri Listrik Indonesia

36200
Indonesia Bisa Operasikan Kapal LNG, Tanpa Tergantung Singapura
Foto : fokusbisnis.com

Tiga Tantangan Industri Listrik Indonesia

 

indoPetroNews- Terdapat tiga tantangan terbesar industri listrik nasional. Apa saja tantangannya?

Ketiga tantangan itu yakni, ketidakpastian regulasi, kurangnya koordinasi di antara Kementerian/lembaga pemerintah lainnya, dan pengelolaan Program 35 GW.

Temuan tersebut berdasarkan hasil survei Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan PwC Indonesia. APLSI dan PwC Indonesia meluncurkan edisi pertama laporan survei industri ketenagalistrikan Indonesia bertajuk: “Melistriki Bangsa: Survei Industri Ketenagalistrikan Indonesia Tahun 2017”. Laporan tersebut merilis hasil survei dari beragam responden, termasuk perwakilan dari pemilik dan operator Produsen Listrik Swasta (“PLS”), pengembang pembangkit listrik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Indonesia (“Pemerintah”).

Hasilnya, terdapat berbagai tantangan mendesak yang menghambat industri ketenagalistrikan saat ini, termasuk soal perkembangan Program 35GW.

Para responden yang disurvei menyampaikan beberapa tantangan utama (teratas) sektor ketenagalistrikan di Indonesia yakni: 1) Ketidakpastian regulasi; 2) Kurangnya koordinasi di antara Kementerian/lembaga pemerintah lainnya; dan 3) Pengelolaan Program 35 GW.

Survei itu mengungkapkan Pemerintah telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengatasi tantangan dalam industri ketenagalistrikan. “Laporan ini mengungkap bahwa sebagian besar responden survei optimis bahwa arah reformasi peraturan sudah positif, dan bahwa terdapat peluang-peluang yang signifikan bagi PLS untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam meningkatkan kinerja sektor ketenagalistrikan,” ujar Power & Utilities Partner PwC Indonesia,  Yanto Kamarudin kepada media, Senin (5/6/2017) di Jakarta.

Namun menimbang komentar-komentar dari para responden yang disurvei tersebut terkait seringnya dilakukan perubahan terhadap regulasi, maka pelaku usaha masih menanti perencanaan, kejelasan pengadaan, dan konsistensi Pemerintah agar mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

“Para responden berpandangan bahwa apabila pendongkrak kebijakan seperti perbaikan alokasi risiko dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreements/PJBL) diterapkan, maka hal ini dapat mendukung elektrifikasi dan keandalan pasokan listrik,” ujar Yanto.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua APLSI, Ali Herman mengatakan, pengembangan energi dan sumber daya secara umum dan industri ketenagalistrikan secara khusus memegang peranan besar dalam pertumbuhan suatu negara. “Laporan ini mengakui peranan sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan dan keandalan industri ketenagalistrikan Indonesia,” ujar Ali. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*