DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU Migas

27600
DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU Migas
Foto : inilah.com

DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU Migas

 

indoPetroNews- Revisi Undang-undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) sedang dinanti oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, UU tersebut bakal menjadi payung hukum dunia industri migas. Bagaimana update-nya?

“Revisi UU Migas merupakan hak inisiatif DPR. Kami sebagai pemerintah bersifat menunggu. Berbeda dengan ketika menyusun UU No 22 Tahun 2001, kami yang mengajukan usulan sehingga ketika kami mengajukan (rancangan) ke DPR, maka DPR membahas dengan pemerintah,” kata Sekretaris Ditjen Migas Susyanto dalam satu diskusi pada Jumat (12/5/2017) di Jakarta. Menurutnya, anggota Komisi VII DPR Satya Yudha dalam suatu pertemuan mengatakan bahwa DPR akan segera membahas revisi UU Migas dengan pemerintah.

Pemerintah, lanjut Susyanto, memahami apabila DPR memerlukan waktu untuk membahas revisi UU Migas, mengingat harus menyamakan pendapat dari 10 fraksi di lembaga tersebut.

Meski revisi UU Migas berada di tangan DPR, namun pemerintah juga telah menyiapkan konsep. Sama dengan UU yang lama, hal yang paling penting adalah terkait dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang mengatur bahwa cabang-cabang produkai yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

“Berbeda dengan di Amerika, ketika kita ngebor di tanah kita dan ditemukan minyak, itu adalah milik kita. Tapi beda dengan falsafah kita kalau kebetulan di rumah ada (ditemukan sumber) minyak, maka itu adalah milik bersama dan negara yang akan mengaturnya,” jelas Susyanto.

Hal lainnya yang direvisi adalah berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-X/2012, di mana menurut MK bahwa bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan langsung atas sumber daya alam. Pengelolaan langsung ini maksudnya baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara maupun BUMN.

Terkait kegiatan usaha hulu migas, lanjut Susyanto, poin-poin yang penting dalam konsep RUU Migas adalah sebagai berikut; :

Pertama, minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Kedua, pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
Pemerintah memberikan izin usaha hulu kepada: alternatif satu yaitu Perusahaan Pelaksana Hulu dan Pertamina. Alternatif dua yaitu Pertamina. Sedangkan jangka waktu pengusahaan wilayah kerja adalah 30 tahun.

Ketiga, data milik negara.
Pengaturan khusus mengenai migas non konvensional, antara lain jangka waktu kontrak kerja sama, jangka waktu eksplorasi, komitmen pasti dan parameter komersialitas lapangan.
Fiscal term, term and condition ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, petroleum fund dengan menyisihkan prosentase tertentu dari penerimaan bagian negara sebelum maauk ke kas negara untuk dipergunakan kembali dalam pengembangan migas nasional.

Kelima, bonus wilayah untuk daerah penghasil. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*