Menteri Jonan Tandatangani Permen Pemanfaatan Gas untuk Transportasi

Pemerintah Dorong Penggunaan BBG untuk Transportasi
Foto : kompas.com

Menteri Jonan Tandatangani Permen Pemanfaatan Gas untuk Transportasi

 

indoPetroNews- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, pada 29 Maret 2017  telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi jalan.

Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga Bahan Bakar gas Untuk Transportasi Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar gas Untuk Transportasi Jalan.

Pasal 2 aturan ini menyatakan, Permen ini mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG yang diperuntukan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan. Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI. Daerah tertentu tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penetapan daerah tertentu. Menteri ESDM menetapkan peta jalan (roadmap) yang memuat antara lain; wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, sasaran pengguna BBG berupa CNG, volume pendistribusian BBG berupa CNG, serta data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai dengan peta jalan.

“Penetapan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study),” demikian bunyi pasal 3 ayat 2.

BUMN, BUMD atau Badan Usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG pada daerah tertentu, dapat mengusulkan studi kelayakan kepada Direktur Jenderal Migas untuk dimasukkan ke dalam peta jalan.

Untuk menjamin ketersediaan gas bumi dan menjamin mutu BBG berupa CNG, dalam pasal 4 Menteri menetapkan, bahwa:

Pertama, alokasi gas bumi dari kontraktor kerja sama untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan roadmap.

Kedua, spesifikasi teknis BBG berupa CNG. Pasal 5 menyatakan, pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, yaitu: pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SPBG; pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi dari sumber pasok; dan/atau penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan BBG berupa CNG. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*