Revisi UU Migas Tidak Bisa Terhindar dari Politik

54800
Anggota DPR Komisi 7 Dukung Brent Jadi Acuan ICP
Foto : redaksikota.com

Revisi UU Migas Tidak Bisa Terhindar dari Politik

 

indoPetroNews- Revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 harus melalui proses sidang pleno Komisi VII DPR. Setelah itu dibawa ke Badan Legislasi (Baleg). Selanjutnya dibawa ke Badan Musyawarah untuk dibuat Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja). Setelah terbentuk, baru diminta persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk kemudian disahkan menjadi UU Migas.

“Inilah prosedur yang harus dilakukan oleh anggota Komisi VII DPR untuk mensahkan revisi UU Migas,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha kepada sejumlah media, Rabu (11/4/2017) di Jakarta. Sebab revisi UU Migas tersebut adalah inisiatif DPR.

Menurut Satya, dalam proses revisi tersebut aspek politik tidak bisa dihindarkan. “Oleh karena itu tidak bisa cepat untuk disahkan. Apalagi ini harus ada persetujuan dari 10 komisi yang ada di DPR,” kata Satya.

Dia juga menyatakan bahwa proses revisi UU Migas juga harus mendengarkan aspirasi dari seluruh stakeholders, baik dari akademisi, pelaku bisnis hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Dengan mendengarkan semua pihak akan memudahkan bagi anggota dewan untuk mengambil keputusan,” lanjut Satya.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan  bahwa sektor minyak dan gas harus bisa menggerakkan ekonomi. “Energi bukan lagi menjadi andalan penerimaaan negara tapi penggerak ekonomi,” tegasnya. Selanjutnya, diharapkan sektor energi migas ini bisa efisien.

“Ujungnya energi migas tidak menjadi penghambat pertumbuhan tetapi pendorong pertumbuhan ekonomi yang kini hanya mencapai 5,1%,” ujar Satya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*