Ini Dia Poin-poin Perdebatan Revisi UU Migas

52000
Anggota DPR Komisi 7 Dukung Brent Jadi Acuan ICP
Foto : redaksikota.com

Ini Dia Poin-poin Perdebatan Revisi UU Migas

 

indoPetroNews- Pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 masih berada di tangan lembaga legislatif. Ada beberapa poin yang menjadi perdebatan terkait tata kelola migas di Tanah Air. Apa saja poin-poinnya?

Menurut Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR terdapat beberapa poin. Ada yang menyangkut tata kelola sektor hulu. “Institusi pelaksana sektor hulu, bentuk, struktur, tugas dan kewenangan serta Pemegang Kuasa Pertambangan,” kata Satya kepada media, Selasa (21/3/2017) di Jakarta.

Selain itu, juga soal bentuk kontrak. “Jenis kontrak yang dapat dipakai, jangka waktu kontrak, skema Bagi Hasil, Kedaulatan Negara, klausul yang dapat memberikan kepastian hukum,” katanya.

Poin perdebatan lainnya, kata Satya, menyangkut privilege untuk NOC (Pertamina) dan Perusahaan Domestik. “Privilege mendapatkan Wilayah Kerja baru dan mendapatkan Wilayah kerja yang akan segera habis,Participating Interest for Pertamina, dan definisi Perusahaan Domestik,” paparnya.

Poin perdebatan lainnya menyangkut privilege untuk Pemerintah Daerah. “Bentuk “Privilege yang diharapkan dapat memberikan rasa kepemilikan sehingga dapat mempermudah proses perizinan dan mengurangi tuntutan Pemerintah Daerah,” kata Satya, sembari mengimbuhkan poin perdebatan lainnya, yaitu menyangkut Health, Safety and Environment (HSE), Petroleum Fund dan sektor hilir, yang meliputi kebijakan harga, privatize, kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri (diluar DMO), beroperasi dengan izin dan pembentukan Badan Usaha Penyangga. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*