Penetapan Harga EBT Tidak Ilmiah

53500
Penetapan Harga EBT Tidak Ilmiah
Foto: listrik.org

Penetapan Harga EBT Tidak Ilmiah

 

indoPetroNews- Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Tanah Air sejatinya memiliki landasan ilmiah. Utamanya dalam penetapan harga. Apakah selama ini penetapan harganya tidak ilmiah?

“Kita ingin mengembangkan EBT tetapi tidak memiliki landasan ilmiah untuk menetapkan harga. Kalau dengan pola yang diterapkan sekarang, tidak berdasarkan ilmiah,” kata Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma, dalam satu diskusi pada Minggu (26/2/2017) di Jakarta. Karena hanya menetapkan berdasarkan biaya pembangkitan dari si A. Tepatnya penetapan harga berdasarkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dari PLN.

Menurut Surya, semangat untuk mengembangkan EBT harus disertai dengan komitmen. “Komitmen diwujudkan oleh pemerintah untuk menarik para pengembang. Karena pemerintah tidak memiliki kemampuan memadai untuk mengembangkan EBT,” katanya.

Kalau negeri ini betul-betul kaya, lanjut Surya, tinggal dialokasikan di APBN dan bangun. “Enggak perlu kita pikirkan macam-macam toh semua kekuasaan ada di pemerintah. Kewenangan ada di pemerintah. Hak pengelolaan ada di pemerintah. BUMN juga ada di pemerintah,” paparnya.

Ada beberapa kemampuan, terutama kemampuan finansial, teknologi, dan SDM. “Pengembangan EBT itu membutuhkan dana awal investasi yang sangat besar. Apakah dana awal investasi ini bisa disediakan oleh pemerintah dari APBN. Kalau sanggup kita sudah tidak perlu berbicara lagi. Karena masalahnya sudah selesai.

Namun karena keterbatasan kemampuan itulah kita mengajak pihak lain,” katanya.

Ketika mengajak pihak lain, lanjut Surya, maka tentu saja harus ada faktor-faktor yang memberikan daya tarik. “Salah satunya dituangkan dalam Undang-undang Energi bahwa harga energi itu ditetapkan berdasarkan keekonomian. Kalau hanya dikatakan berdasarkan keekonomian maka dirasakan ada yang tidak adil karena hanya melihat dari kepentingan pengembang. Tapi kalimat dalam UU Energi tersebut ditambah ‘Berdasarkan keekonomian berkeadilan’,” ucapnya.

Maknanya, imbuh Surya, bagi pengembang itu sesuai dengan keekonomian sedangkan bagi masyarakat kalau tidak mampu ada pasal tambahannya, yaitu ‘Pemerintah/Pemda wajib melakukan subsidi kepada golongan masyarakat yang tidak mampu’. “Ini menjadi berimbang. Berkeadilan di sini yang harus dilihat oleh pemerintah,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*