Ini Alasan Revisi UU Migas Belum Kelar

30500
Anggota DPR Komisi 7 Dukung Brent Jadi Acuan ICP
Foto : redaksikota.com

Ini Alasan Revisi UU Migas Belum Kelar

Ini Alasan Revisi UU Migas Belum Kelar
Foto : redaksikota.com

indoPetroNews- Tidak kunjung disahkannya Revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 menimbulkan tanda tanya besar. Apa penyebabnya?

“Proses legislasi UU Migas dimulai dari kesepakatan fraksi-fraksi yang ada di Komisi VII DPR. Bila sudah tercapai bulat dalam bentuk draf, lalu dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dilakukan sinkronisasi supaya tidak bertabrakan dengan Undang-undang yang lain,” kata anggota Komisi VII DPR, Satya Yudha, dalam satu diskusi pada Minggu (19/2/2017) di Jakarta.

Bila sudah sampai di Baleg, lanjut Satya, lalu dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah untuk diparipurnakan. “Kalau sudah diparipurnakan, lalu disepakati pembentukan panja atau pansus. Hal tersebut tergantung di badan musyawarah. Disana kita lihat aspek dari UU Migas sektornya banyak atau tidak. Kalau dirasa untuk dibentuk pansus maka dibentuk pansus dan ditentukan ketua dan anggotanya. Itulah yang akan dibawa ke paripurna,” paparnya.

Pada saat di paripurna, kemudian diputuskan. “Setelah itu resmi proses pembahasan akan dilakukan dengan pihak pemerintah. Pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden untuk memintanya untuk mengirim menteri ESDM untuk melakukan pembahasan tingkat I,” tandasnya.

Dia juga mengungkapkan, bila pembahasan tingkat I sudah dijalankan maka itu baru ada argonya. “Disebutkan argonya dalam Undang-undang MD3 bahwa tidak boleh lebih dari 2 kali masa sidang sudah harus diketok. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan sampai diparipurnakan. Itu yang tidak diatur,” terangnya.

Lebih jauh politisi Partai Golkar ini menuturkan bahwa UU Migas dari periode 2009 – 2014 sudah sampai ke Baleg. “Tapi begitu masuk ke Baleg kita sudah keburu Pemilu sehingga mandeg. Dalam proses legislasi di DPR itu tidak bisa di carry forward. Kalau sudah satu periode gagal dan tidak bisa diparipurnakan/dibahas maka harus dimulai lagi dari nol. Karena anggota dewan baru terpilih lagi keanggotaannya dari komposisi yang berbeda,” ucapnya. Namun apa yang dilakukan sebelumnya boleh untuk tetap dijadikan acuan.

Oleh karena itu, Satya berharap, masyarakat jangan terkecoh. “Seakan-akan UU Migas dibahas lagi dari tahun 2009. Pembahasan UU Migas periode 2009 – 2014 dianggap selesai. Dan dianggap tidak membuahkan hasil karenanya harus dimulai dari awal lagi,” paparnya. (Sofyan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*