eSPeKaPe Apresiasi Permen Gross Split dan BBM Satu Harga

36000
Presdir Dana Pensiun Pertamina Didesak Minta Dibebaskan
Foto: istimewa

eSPeKaPe Apresiasi Permen Gross Split dan BBM Satu Harga

eSPeKaPe Apresiasi Permen Gross Split dan BBM Satu Harga
Foto: gresnews.com

indoPetroNews- Eks karyawan Pertamina yang berhimpun di organisasi Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Apa alasannya?

“Kami menyambut baik diterbitkannya Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split tertanggal 13 Januari 2017, yang dipercaya dapat memperkuat industri nasional,” kata Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat kepada wartawan, Jumat (10/2/2017) di Jakarta. Hal ini atas dasar pengelolaan sumber daya alam migas milik negara harus dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, kata Binsar, kegiatan usaha hulu Pertamina kembali pada skema PSC yang pernah diberlakukan pada saat dirinya masih aktif, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dianggarkan untuk cost recovery sehingga APBN menjadi stabil, reliable dan efisien.

“Skema PSC sendiri telah diadopsi oleh Petronas (Malaysia) dan Petrobas (Brazil), sehingga berhasil maju sampai saat ini,” tandas Binsar. Oleh sebab itu Pertamina yang saham 100 persen dimiliki pemerintah, wajib mematuhi kebijakan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang dalam misi Nawacitanya bertekad mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Binsar, pihaknya juga menyambut baik ketetapan Menteri ESDM pada 23 November 2016 terkait pemberlakukan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah menjadi kebijakan pemerintah. “Kebijakan dikeluarkan agar tercipta keadilan sosial, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi Indonesia,” lanjut Binsar. Hal ini juga untuk memenuhi perintah Presiden Jokowi yang dicanangkan di Papua pada 18 Oktober 2016, dan dikeluarkan melalui Permen ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*