KAHMI Bakal Ajukan Judicial Review PP 72 2016

0
332
KAHMI Bakal Ajukan Judicial Review PP 72 2016
dok. istimewa

KAHMI Bakal Ajukan Judicial Review PP 72 2016

indoPetroNews- Upaya pemerintah JKW-JK untuk membuat holding BUMN disupport dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Bahkan sebelum PP dikeluarkan, pihak istana negara sempat melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Seperti apa pelibatannya?

KAHMI Bakal Ajukan Judicial Review PP 72 2016
Foto : islamindonesia.id

“Saya pernah diundang oleh Wantimpres dan ditanya soal PP 72 tahun 2016. Jawaban saya, boleh. Itu urusan pemerintah. Tapi hukumnya juga harus diubah. Untuk mengubah Undang-undang harus pula dengan Undang-undang,” kata Mahfudh, saat memberikan sambutan dalam acara Diskusi Publik dan Siaran Pers Judicial Review KAHMI ke Mahkamah Agung atas Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas pada Senin (6/2/2017) di Jakarta.

Seperti diketahui, diantara BUMN yang akan digabung adalah Pertamina dan PGN. Kedua BUMN ini sangat strategis karena menyangkut kedaulatan energi nasional.

Mahfud menyayangkan, dalam perkembangannya upaya pembuatan holding BUMN ini hanya didasarkan oleh Peraturan Pemerintah. “Padahal saya menyarankan untuk dibuat Undang-undang saja sebagai payung hukum,” tandas Mahfud. Jadi, secara prosedur ini sudah menyimpang.

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, pihak KAHMI akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Sementara Fadli Zon, anggota DPR dari Partai Gerindra juga mengapresiasi keinginan KAHMI untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Menurut Fadli PP 72 2016 bertentangan dengan DPR yang mempunyai tugas pokok pengawasan dan budgeting. “Ada upaya liberalisasi BUMN,” tegas Fadli, seraya mengimbuhkan terbitnya PP 72 2016 dikeluarkan pada 31Desember 2016 saat publik sedang sibuk merayakan pergantian tahun.

Fadli menegaskan bahwa sebagian besar fraksi di DPR menolak terbitnya PP 72 2016. “Hanya ada 1 hingga 2 fraksi yang akan meloloskan PP 72 2016,” ujar Fadli sembari menambahkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno telah lama ditolak untuk datang ke DPR.

Sementara Faisal Basri mensinyalir bahwa Menteri Rini Soemarno memang sengaja untuk melibatkan pihak DPR untuk turut cawe-cawe dalam pengurusan BUMN. Karena itu, dirinya mengapresiasi upaya judicial review atas PP 72 2016 ke Mahkamah Agung. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*