Ini Jawaban Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Soal Gross Split

49400
Skema Gross Split Membuat Kontraktor Jungkir-Balik
dok. istimewa

Ini Jawaban Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Soal Gross Split

indoPetroNews- Diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split diharapkan dapat mendongkrak pundi-pundi penerimaan negara. Benarkah?

“Kami sendiri harus banyak diskusi lagi ESDM. Karena konsep detilnya masih baru. Seharusnya penerimaan negara tidak berkurang melalui skema Gross Split,” kata Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal, Goro Ekanto kepada sejumlah media, pada Selasa (31/1/2017) seusai mengisi acara satu diskusi di Jakarta.

Saat ditanyakan apakah Gross Split juga dapat menstabilkan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas), Goro menjawab, “Kita hanya melihatnya dari sisi APBN. Dalam APBN kita menganggarkan untuk cost recovery. Dari PNPB ada cost recovery yang harus kita angggarkan. Jumlahnya jadi naik-turun. Nanti dengan Gross Split, kita tidak akan memmikirkan dan tidak menganggarkan lagi. Lebih aman. Dari APBN menjadi lebih stabil dan reliable serta efisien”.

Dia juga melihat Gross Split membuat bisnis lebih simpel. Namun ketika ditanyakan apakah pihak Kementerian Keuangan juga dilibatkan dalam proses penerbitan Permen Gross Split, Goro mengakui tidak intensif pelibatannya.
“Kita diikutkan dalam beberapa pertemuan tetapi tidak intensif,” katanya. Dalam beberapa waktu ke depan, pihak Kementerian Keuangan harus bertemu dengan ESDM untuk memastlkan. “Kita sendiri harus lebih belajar banyak. Karena teknisnya seperti apa kita belum tahu. Apakah bagian pemerintah termasuk royalti saja atau sudah termasuk Pph/PPn,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*