Permen ESDM 37/2016 Kurangi Celah Pemburu Rente Hulu Migas

67100
Inilah Capaian Hulu Migas per Mei 2018
Foto: koran.bisnis.com

Permen ESDM 37/2016 Kurangi Celah Pemburu Rente Hulu Migas

Permen ESDM 37/2016 Kurangi Celah Pemburu Rente Hulu Migas
Foto: koran.bisnis.com

indoPetroNews- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating Interest) 10% pada Wilayah Kerja (WK) Migas.

PWYP menilai peraturan tersebut berupaya mengurangi celah rent seeking dalam pengelolaan penyertaan saham daerah dalam industri hulu Migas, dengan mengutamakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

Rizky Ananda, peneliti PWYP Indonesia menyatakan masalah yang kerap terjadi adalah pemerintah daerah tidak memiliki modal yang cukup untuk mengambil keseluruhan porsi saham PI (10%) yang dialokasikan untuk daerah, sehingga ujung-ujungnya dikelola oleh pihak ketiga–dengan skema yang terkadang memberatkan atau kurang menguntungkan daerah. Karenanya, penting bagi daerah untuk diberikan fleksibilitas dalam mengambil bagian PI sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Skema dalam Permen soal PI ini sejalan dengan usulan koalisi PWYP Indonesia yang tertuang dalam Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang mengutamakan kepemilikan saham oleh daerah secara langsung,” kata Rizky, Senin (30/1/2017) di Jakarta.

Rizky menambahkan, aturan ini juga memungkinkan kontraktor dapat menanggung pembiayaan terlebih dahulu, untuk diperhitungkan kemudian dalam pembagian dividen nantinya. “Paling tidak substansi Permen ESDM 37/2016 dapat mengurangi celah pemburu rente yang justru merugikan daerah,” tegas Rizky.

Dia juga menegaskan, “Mengingat berakhirnya blok-blok migas yang semakin dekat, sejauh mana daerah penghasil migas menyiapkan BUMD yang akan mengelola PI? Sudahkah dipersiapkan kelembagaannya, SDM-nya, regulasi daerahnya, mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya, pengawasannya? Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah harus benar-benar memperkuat koordinasi agar pengelolaan PI ini berjalan sesuai dengan track-nya”. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*