Komisi VII DPR : Belum Ada Titik Temu Soal Kelembagaan Migas

40400
Sumber : fraksinasdem.org
Sumber : fraksinasdem.org

indoPetroNews- Tidak sedikit kesepakatan telah dicapai oleh 10 fraksi di Komisi VII DPR terkait dengan revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001. Lalu, sektor yang belum disepakati menyangkut hal apa saja?

“Yang belum ada kesepakatan di antara kami adalah soal kelembagaan. Sebab kita ketahui BP Migas atau SKK Migas menurut Mahkamah Konstitusi yang sekarang mengelola sektor hulu migas melanggar konstitusi,” kata Kurtubi, politisi dari Partai Nasdem, kepada indoPetroNews.com Senin (23/1/2017) di Jakarta. Presiden SBY merubah BP Migas menjadi SKK Migas.

Dengan kata lain, ungkap Kurtubi, BP Migas atau SKK Migas, bukan bentuk final dari pengelolaan industri migas. “Harus ada bentuk baru, yang menurut Mahkamah Konstitusi haruslah merupakan perusahaan identitas bisnis,” tandasnya. Fraksi Nasdem berpendapat, lanjutnya, karena negara telah ini telah mempunyai perusahaan migas negara, yaitu Pertamina, maka SKK Migas bergabung lagi kepada Pertamina.

Kurtubi mengakui bahwa fraksi lain tidak berpendapat demikian. “Mereka menginginkan agar dibentuk badan khusus lagi di luar Pertamina,” ujar Kurtubi. Jadi, hingga kini belum ada titik temu diantara 10 fraksi di DPR.

Kurtubi menyangkal belum ada kompromi soal bentuk/kelembagaan industri hulu migas ini. “Ini bukan soal kompromi tapi bagaimana yang terbagus untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya. (Sofyan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*